Yayasan Bantuan Hukum · Senin–Jumat, 09.00–17.00 WIB

Sampul artikel syarat bantuan hukum gratis dan cara mengurus SKTM

Syarat Mendapat Bantuan Hukum Gratis dan Cara Mengurus SKTM

Ditinjau oleh Ahmad Sayadi, S.H., M.H., C.Med., Advokat dan Dosen Hukum Universitas Pamulang · 22 November 2026

Banyak orang mengira pengacara hanya untuk yang mampu membayar. Padahal, negara menjamin bantuan hukum gratis bagi warga yang tidak mampu, dan ada lembaga yang menjalankannya. Masalahnya, banyak yang tidak tahu syaratnya, atau mundur karena mengira prosesnya rumit.

Artikel ini menjelaskan siapa yang berhak, dokumen yang perlu disiapkan, cara mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), dan cara agar biaya perkara di pengadilan dibebaskan.

Siapa yang Berhak atas Bantuan Hukum Gratis?

Dasar hukumnya adalah Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Undang-undang ini menyebut penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin, yaitu mereka yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri, seperti hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan berusaha, serta perumahan.

Bantuan hukum mencakup perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara, baik di dalam pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (nonlitigasi), seperti konsultasi, mediasi, dan penyusunan dokumen. UU Bantuan Hukum juga menegaskan bahwa pemberi bantuan hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan atas perkara yang ditangani.

Dokumen yang Perlu Disiapkan

UU Bantuan Hukum mengatur syarat permohonan sebagai berikut:

  • Permohonan yang memuat identitas pemohon dan uraian singkat pokok persoalan. Jika tidak bisa menulis, permohonan dapat disampaikan secara lisan.
  • Dokumen yang berkenaan dengan perkara, misalnya surat panggilan, laporan polisi, surat gugatan, perjanjian, atau bukti percakapan.
  • Surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat setingkat.

Tambahkan fotokopi KTP dan Kartu Keluarga. Tidak semua harus lengkap saat pertama kali menghubungi lembaga bantuan hukum. Yang penting, ceritakan masalahnya dulu.

Cara Mengurus SKTM

Prosedur SKTM bisa sedikit berbeda di setiap daerah, tetapi umumnya seperti ini:

  1. Minta surat pengantar dari RT dan RW tempat Anda tinggal sesuai KTP.
  2. Datang ke kantor kelurahan atau desa dengan membawa surat pengantar, KTP, dan Kartu Keluarga.
  3. Sebutkan keperluannya dengan jelas, misalnya “untuk permohonan bantuan hukum” atau “untuk pembebasan biaya perkara di pengadilan”.
  4. Petugas dapat melakukan pengecekan data. Setelah itu, SKTM ditandatangani lurah atau kepala desa.

Jika Anda sudah terdaftar sebagai penerima program bantuan sosial pemerintah, kartu atau dokumen program tersebut umumnya juga dapat menjadi bukti tidak mampu.

LBH Specter Ross

Terkendala Biaya untuk Mendapat Pengacara?

Ceritakan masalah Anda. Dokumen bisa menyusul, kami bantu arahkan.

Ajukan via WhatsApp Cek Syarat

Biaya Perkara Bisa Dibebaskan

Selain jasa advokat, berperkara di pengadilan biasanya memerlukan panjar biaya perkara. Bagi yang tidak mampu, Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 menyediakan layanan pembebasan biaya perkara (prodeo), sehingga negara yang menanggung biaya proses perkara.

Bukti ketidakmampuan untuk prodeo dapat berupa:

  • SKTM dari kepala desa, lurah, atau kepala wilayah setempat; atau
  • surat keterangan tunjangan sosial lain, seperti kartu Program Keluarga Harapan, atau dokumen yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah.

Pembebasan biaya perkara dapat berlaku dari tingkat pertama sampai banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Setiap pengadilan tingkat pertama juga menyediakan Posbakum yang dapat membantu konsultasi dan pembuatan surat gugatan secara gratis.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah bantuan hukum gratis hanya untuk perkara pidana?

Tidak. Bantuan hukum mencakup perkara pidana, perdata seperti perceraian, utang, atau tanah, serta perkara tata usaha negara.

Bagaimana jika kelurahan menolak menerbitkan SKTM?

Tanyakan alasannya dan persyaratan yang kurang. Anda juga dapat menghubungi lembaga bantuan hukum, karena beberapa lembaga dapat menilai kondisi ekonomi pemohon berdasarkan keterangan dan dokumen lain.

Apakah bantuan hukum gratis benar-benar tanpa biaya?

Penerima bantuan tidak boleh dipungut honorarium. Jika ada pihak yang meminta bayaran dengan mengatasnamakan bantuan hukum gratis, mintalah penjelasan tertulis dan laporkan.

Artikel ini bersifat informasi umum, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu. Bantuan hukum cuma-cuma diberikan setelah permohonan diverifikasi sesuai kriteria yayasan.

AS

Ditinjau Oleh

Ahmad Sayadi

S.H., M.H., C.Med.

Pendiri LBH Specter Ross, advokat, dosen hukum Universitas Pamulang, dan mediator bersertifikat.

Ditulis oleh Tim Edukasi LBH Specter Ross · Ditinjau pada 22 November 2026

Tentang Yayasan

Ajukan via WhatsApp

Ceritakan masalah Anda kapan saja

Tanpa Honorarium

Bagi penerima bantuan yang memenuhi syarat

Kerahasiaan Terjaga

Cerita dan dokumen Anda dijaga

Didampingi Advokat

Litigasi maupun penyelesaian damai