Ditinjau oleh Ahmad Sayadi, S.H., M.H., C.Med., Advokat dan Dosen Hukum Universitas Pamulang · 22 November 2026
Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sering dianggap aib yang harus ditutupi. Akibatnya, banyak korban bertahan bertahun-tahun tanpa perlindungan. Padahal, KDRT adalah tindak pidana, dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memberi korban hak-hak yang jelas.
Jika Anda dalam bahaya saat ini, segera hubungi polisi di 110 atau layanan SAPA 129 untuk perempuan dan anak.
Ringkasan
Jenis-Jenis KDRT
Pasal 5 UU PKDRT melarang setiap orang melakukan kekerasan terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara:
- Kekerasan fisik, seperti memukul, menendang, atau mendorong.
- Kekerasan psikis, seperti ancaman, penghinaan terus-menerus, atau intimidasi yang menimbulkan ketakutan.
- Kekerasan seksual, termasuk pemaksaan hubungan seksual.
- Penelantaran rumah tangga, yaitu tidak memberi nafkah atau perawatan kepada orang yang wajib ditanggung, termasuk membatasi atau melarang korban bekerja sehingga ia bergantung secara ekonomi kepada pelaku (Pasal 9).
Lingkup rumah tangga tidak hanya suami dan istri, tetapi juga anak dan orang lain yang tinggal dan menetap dalam rumah tangga, termasuk pekerja rumah tangga.
Hak-Hak Korban KDRT
Pasal 10 UU PKDRT menyebut korban berhak mendapatkan:
- perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lain, termasuk berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis;
- penanganan khusus yang menjaga kerahasiaan korban;
- pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan; dan
- pelayanan bimbingan rohani.
LBH Specter Ross
Butuh Pendampingan sebagai Korban KDRT?
Kami mendampingi pelaporan dan proses hukum secara rahasia, tanpa honorarium bagi yang memenuhi syarat.
Cara Melapor
- Utamakan keselamatan. Jika perlu, pergi ke rumah keluarga atau tempat aman lebih dulu.
- Periksakan diri ke puskesmas atau rumah sakit dan simpan catatan medisnya.
- Simpan bukti: foto luka, pesan ancaman, rekaman, dan nama saksi.
- Laporkan ke kepolisian, di tempat Anda berada maupun di tempat kejadian (Pasal 26). Korban juga dapat memberi kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melapor.
Dalam perkara KDRT, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah jika disertai satu alat bukti sah lainnya, misalnya visum (Pasal 55).
Perintah Perlindungan dari Pengadilan
Korban dapat meminta perintah perlindungan, misalnya agar pelaku dilarang mendekati korban. Menurut Pasal 28, ketua pengadilan wajib mengeluarkan surat penetapan perintah perlindungan dalam waktu 7 hari sejak permohonan diterima, kecuali ada alasan yang patut.
Ancaman Pidana bagi Pelaku
Setelah disesuaikan oleh UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, ancaman pidana dalam UU PKDRT antara lain:
- Kekerasan fisik: penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak kategori IV (Rp200 juta), dan lebih berat jika korban luka berat atau meninggal.
- Kekerasan psikis: penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak kategori III (Rp50 juta).
- Kekerasan seksual: penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak kategori VII.
- Penelantaran rumah tangga: penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak kategori III.
Kekerasan fisik dan psikis ringan antara suami dan istri, serta kekerasan seksual oleh suami terhadap istri atau sebaliknya, merupakan delik aduan (Pasal 51 sampai 53). Artinya, proses pidana berjalan atas pengaduan korban.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apakah KDRT bisa dilaporkan jika pelakunya suami sendiri?
Bisa. Status sebagai suami atau istri tidak menghapus tanggung jawab pidana.
Apakah melapor berarti harus bercerai?
Tidak. Laporan pidana dan gugatan cerai adalah dua proses yang terpisah. Anda dapat memilih langkah sesuai keselamatan dan kebutuhan Anda.
Bagaimana jika saya tidak punya biaya untuk pengacara?
Korban berhak atas bantuan hukum. LBH Specter Ross dapat mendampingi tanpa honorarium bagi yang memenuhi syarat.
Artikel ini bersifat informasi umum, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu. Bantuan hukum cuma-cuma diberikan setelah permohonan diverifikasi sesuai kriteria yayasan.
