Yayasan Bantuan Hukum · Senin–Jumat, 09.00–17.00 WIB

Sampul artikel PHK sepihak dan hak pekerja atas pesangon

Di-PHK Sepihak dan Tidak Dapat Pesangon? Ini Langkah Hukum bagi Pekerja

Ditinjau oleh Ahmad Sayadi, S.H., M.H., C.Med., Advokat dan Dosen Hukum Universitas Pamulang · 22 November 2026

Dipanggil HRD, disodori surat, lalu diminta tidak masuk kerja lagi. Pesangon dijanjikan “nanti”, atau tidak dibicarakan sama sekali. Situasi seperti ini banyak dialami pekerja, dan sering berakhir dengan pekerja pasrah karena tidak tahu harus ke mana.

Padahal, perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) punya jalur penyelesaian yang jelas dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Berikut langkah-langkahnya.

Langkah Pertama: Jangan Terburu-buru Tanda Tangan

Saat menerima surat PHK, baca baik-baik isinya. Jangan langsung menandatangani surat pengunduran diri, surat kesepakatan, atau tanda terima uang yang nilainya tidak jelas. Tanda tangan Anda bisa dianggap sebagai persetujuan. Mintalah salinan semua dokumen dan, bila perlu, nyatakan secara tertulis bahwa Anda belum menyetujui PHK tersebut.

Kumpulkan juga bukti hubungan kerja: perjanjian kerja, slip gaji, kartu identitas karyawan, absensi, dan percakapan dengan atasan atau HRD.

Apa Saja Hak Pekerja saat di-PHK?

Peraturan ketenagakerjaan mengatur bahwa dalam PHK, pekerja dapat berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak, yang besarnya bergantung pada masa kerja dan alasan PHK. Ada juga alasan PHK yang dilarang, misalnya karena pekerja sakit dalam jangka waktu tertentu, hamil, atau aktif di serikat pekerja.

Karena perhitungannya rinci dan bergantung pada fakta, konsultasikan perhitungan hak Anda sebelum menyetujui angka apa pun.

LBH Specter Ross

Di-PHK dan Hak Anda Tidak Dibayar?

Kami dapat mendampingi perundingan, mediasi, hingga gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial tanpa honorarium bagi yang memenuhi syarat.

Ajukan via WhatsApp Cek Syarat

Tahap 1: Perundingan Bipartit

Pasal 3 UU 2/2004 mewajibkan perselisihan diselesaikan lebih dulu melalui perundingan bipartit, yaitu perundingan langsung antara pekerja dan pengusaha, paling lama 30 hari kerja sejak perundingan dimulai.

Ajukan permintaan berunding secara tertulis dan simpan buktinya. Setiap pertemuan sebaiknya dibuatkan risalah yang ditandatangani kedua pihak. Jika pengusaha menolak berunding atau perundingan tidak mencapai kesepakatan dalam 30 hari kerja, bipartit dianggap gagal.

Tahap 2: Mediasi di Dinas Ketenagakerjaan

Jika bipartit gagal, catatkan perselisihan ke instansi ketenagakerjaan setempat (Disnaker) dengan melampirkan bukti upaya bipartit (Pasal 4). Untuk perselisihan PHK, para pihak dapat memilih konsiliasi atau, jika tidak memilih, perkara dilimpahkan ke mediator.

Mediator menyelesaikan tugasnya paling lama 30 hari kerja (Pasal 15). Jika sepakat, dibuat Perjanjian Bersama yang didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Jika tidak sepakat, mediator mengeluarkan anjuran tertulis (Pasal 13).

Tahap 3: Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial

Jika anjuran ditolak salah satu pihak, perselisihan dapat diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Gugatan wajib dilampiri risalah mediasi atau konsiliasi; tanpa itu, hakim akan mengembalikan gugatan (Pasal 83).

Kabar baiknya, menurut Pasal 58, para pihak tidak dikenakan biaya perkara, termasuk biaya eksekusi, jika nilai gugatannya di bawah Rp150 juta.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Saya pekerja kontrak (PKWT), apakah tetap punya hak?

Pekerja kontrak juga memiliki hak tertentu bila kontraknya berakhir atau diputus lebih awal. Bawa perjanjian kerja Anda untuk dinilai.

Apakah bisa menggugat bersama rekan kerja lain?

Bisa. Gugatan yang melibatkan lebih dari satu penggugat dapat diajukan secara kolektif dengan memberikan kuasa khusus.

Perusahaan tidak mau datang saat bipartit, bagaimana?

Simpan bukti undangan berunding. Penolakan berunding membuat bipartit dianggap gagal, sehingga Anda dapat melanjutkan ke tahap pencatatan di Disnaker.

Artikel ini bersifat informasi umum, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu. Bantuan hukum cuma-cuma diberikan setelah permohonan diverifikasi sesuai kriteria yayasan.

AS

Ditinjau Oleh

Ahmad Sayadi

S.H., M.H., C.Med.

Pendiri LBH Specter Ross, advokat, dosen hukum Universitas Pamulang, dan mediator bersertifikat.

Ditulis oleh Tim Edukasi LBH Specter Ross · Ditinjau pada 22 November 2026

Tentang Yayasan

Ajukan via WhatsApp

Ceritakan masalah Anda kapan saja

Tanpa Honorarium

Bagi penerima bantuan yang memenuhi syarat

Kerahasiaan Terjaga

Cerita dan dokumen Anda dijaga

Didampingi Advokat

Litigasi maupun penyelesaian damai