Ditinjau oleh Ahmad Sayadi, S.H., M.H., C.Med., Advokat dan Dosen Hukum Universitas Pamulang · 22 November 2026
Mendengar anak ditangkap atau dipanggil polisi adalah mimpi buruk bagi orang tua. Kabar baiknya, hukum Indonesia memperlakukan anak secara berbeda dari orang dewasa. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengutamakan pemulihan dan menjadikan pemenjaraan sebagai upaya terakhir.
Ringkasan
- UU SPPA berlaku untuk anak berusia 12 sampai di bawah 18 tahun.
- Anak berhak didampingi, dipisahkan dari orang dewasa, dan identitasnya dirahasiakan.
- Diversi wajib diupayakan untuk ancaman pidana di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan.
- Orang tua sebaiknya segera mendampingi dan mencari bantuan hukum.
Siapa yang Disebut Anak dalam UU SPPA?
Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Untuk anak di bawah 12 tahun, Pasal 21 UU SPPA mengatur bahwa penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional memutuskan untuk menyerahkan anak kembali kepada orang tua atau mengikutsertakannya dalam program pembinaan paling lama 6 bulan.
Hak-Hak Anak dalam Proses Hukum
Pasal 3 UU SPPA menyebut sejumlah hak anak, antara lain:
- diperlakukan secara manusiawi sesuai kebutuhan umurnya;
- dipisahkan dari orang dewasa;
- memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu sesingkat-singkatnya;
- disidangkan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- tidak dipublikasikan identitasnya; dan
- memperoleh pendampingan orang tua atau wali dan orang yang dipercaya anak.
Pasal 23 juga mewajibkan anak diberikan bantuan hukum dan didampingi pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lain di setiap tingkat pemeriksaan.
LBH Specter Ross
Anak Anda Berhadapan dengan Hukum?
Anak wajib mendapat bantuan hukum di setiap tingkat pemeriksaan. Kami dapat mendampingi tanpa honorarium bagi keluarga yang memenuhi syarat.
Apa Itu Diversi?
Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan. Tujuannya antara lain mencapai perdamaian antara korban dan anak, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, dan menanamkan rasa tanggung jawab (Pasal 6).
Menurut Pasal 7, diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan negeri, jika tindak pidananya:
- diancam pidana penjara di bawah 7 tahun; dan
- bukan pengulangan tindak pidana.
Diversi dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan anak dan orang tuanya, korban dan/atau orang tuanya, pembimbing kemasyarakatan, serta pekerja sosial profesional. Kesepakatan diversi pada umumnya memerlukan persetujuan korban, kecuali untuk tindak pidana tertentu seperti tindak pidana ringan, tanpa korban, atau dengan nilai kerugian tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat (Pasal 9).
Yang Perlu Dilakukan Orang Tua
- Segera datang ke kantor polisi dan dampingi anak saat diperiksa.
- Minta bantuan hukum. Ini hak anak, bukan kemewahan.
- Jangan sebarkan identitas atau foto anak di media sosial.
- Bersikap terbuka untuk berdamai dengan korban. Permintaan maaf dan pemulihan kerugian sangat menentukan keberhasilan diversi.
- Kumpulkan dokumen seperti akta kelahiran atau kartu pelajar sebagai bukti usia anak.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apakah anak bisa ditahan?
Bisa, tetapi hanya sebagai upaya terakhir dengan syarat ketat dan jangka waktu lebih singkat daripada orang dewasa, serta di tempat yang terpisah dari tahanan dewasa.
Bagaimana jika diversi gagal?
Perkara dilanjutkan ke persidangan anak. Hakim tetap mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, dan pidana penjara tetap menjadi pilihan terakhir.
Apakah anak korban juga mendapat pendampingan?
Ya. Anak korban dan anak saksi wajib didampingi orang tua, orang yang dipercaya, atau pekerja sosial di setiap tingkat pemeriksaan.
Artikel ini bersifat informasi umum, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu. Bantuan hukum cuma-cuma diberikan setelah permohonan diverifikasi sesuai kriteria yayasan.
